June 2025

Zakat Anda, Aman Bersama Lembaga Resmi: Inilah Dasar Syariatnya Zakat bukan hanya kewajiban ibadah individu, tetapi juga sistem sosial yang dirancang untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Karena itu, pengelolaan zakat bukanlah perkara sembarangan. Ia harus dijalankan oleh pihak yang profesional, amanah, dan memiliki legalitas yang sah dalam pandangan syariat dan negara. Pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat adalah:Siapa sebenarnya yang berhak mengelola zakat dalam Islam? Apakah hanya pemerintah? Apakah lembaga zakat swasta seperti LAZ boleh mengelola zakat? Untuk menjawabnya, mari kita menelusuri sumber-sumber otentik Islam: Al-Qur’an, hadis Rasulullah SAW, praktik para sahabat, dan kaidah maqashid syariah. Pengelolaan Zakat di Masa Rasulullah SAW dan Para Sahabat Jika kita menelaah Al-Qur’an, hadis, dan sirah Rasulullah SAW, kita tidak menemukan dalil yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa hanya otoritas pemerintahan (ulil amri) yang boleh mengelola zakat secara langsung. Namun, seluruh nash menunjukkan satu prinsip penting: zakat harus dikelola oleh pihak yang terpercaya, profesional, dan terstruktur agar distribusinya tepat sasaran. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah SWT menyebutkan delapan golongan penerima zakat, termasuk di antaranya adalah ‘amilin (pengelola zakat). Kata ini mengindikasikan bahwa zakat tidak diberikan begitu saja secara langsung oleh muzakki, tetapi melalui perantara yang ditunjuk secara resmi. Rasulullah SAW sendiri, saat mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, memberikan instruksi jelas: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka.”(HR al-Jama’ah) Lafaz “diambil dan disalurkan” menunjukkan adanya sistem yang dikelola oleh petugas resmi, bukan secara personal. Lebih lanjut, dalam kitab Talkhis al-Habir, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa Rasulullah dan para khalifah setelahnya mengutus para petugas untuk menghimpun zakat dari masyarakat. Ini menjadi landasan kuat bahwa zakat dikelola secara sistemik, bukan sembarangan. Baca Juga : Ternyata ini manfaat membayar zakat melalui lembaga zakat Pandangan Sahabat dan Para Ulama: Legalitas Lebih Penting dari Status Pandangan para sahabat juga mendukung sistem pengelolaan yang legal dan amanah. Ibnu Umar RA pernah berkata: “Tunaikan zakat kalian kepada orang yang telah Allah amanahi untuk mengurus kalian. Jika dia berlaku adil, kebaikan itu kembali kepadanya. Jika berlaku zhalim, dosanya atas dirinya sendiri.”(HR. An-Nawawi dalam Al-Majmu’) Namun, ketika pemerintah dianggap tidak amanah, Ibnu Umar berubah pandangan: ia membolehkan zakat diberikan langsung kepada mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa esensi zakat adalah tepat sasaran dan dikelola dengan jujur, bukan sekadar oleh siapa. Ulama fiqih juga menyatakan bahwa seorang muzakki boleh memberikan zakatnya langsung, selama dalam koridor syariat dan tidak membahayakan kemaslahatan umum. Maqashid Syariah: Zakat Harus Tertib, Terstruktur, dan Terpercaya Dari perspektif maqashid syariah (tujuan hukum Islam), zakat bertujuan untuk: Menghapus kemiskinan, Membantu mustahik hidup layak, Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat. Karena itu, syariat membuka ruang bahwa pengelolaan zakat bisa dilakukan oleh siapa pun yang memenuhi unsur amanah, legalitas, dan profesionalisme, baik oleh negara maupun lembaga swasta yang diakui. Dalam kaidah fiqh disebutkan: “Tasharruful Imam ‘ala ra’iyyah manutun bil mashlahah”Tindakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Ini artinya, negara atau ulil amri dapat mengambil kebijakan agar zakat juga dikelola oleh lembaga swasta yang sah—selama tujuannya adalah kemaslahatan umat dan efisiensi pengelolaan. Konteks Indonesia: Harmoni Negara dan LAZ Swasta Indonesia telah menjalankan model yang seimbang antara negara dan lembaga zakat swasta. Pemerintah melalui BAZNAS menjalankan peran sebagai pengelola zakat nasional. Namun, pada saat yang sama, negara juga memberikan izin kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) swasta yang memenuhi syarat legalitas, tata kelola, audit, dan transparansi. LAZ seperti Lazisnur, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan lainnya menjadi mitra negara dalam misi besar ini. Mereka bergerak cepat, dekat dengan masyarakat, dan terbukti mampu menyalurkan zakat secara amanah dan tepat sasaran. Mengapa Harus Salurkan Zakat Melalui Lembaga Resmi? Zakat bukan hanya perkara ibadah ritual, tapi juga tanggung jawab sosial. Menyalurkan zakat melalui lembaga resmi memberikan banyak keunggulan: ✅ Legalitas jelas dan diawasi negara✅ Profesional dan memiliki program terstruktur✅ Akuntabilitas tinggi, laporan publik tersedia✅ Tepat sasaran, karena berbasis data mustahik dan survei lapangan✅ Efisiensi distribusi, karena dikelola oleh tim khusus Kesimpulan: Zakat Anda, Aman Bersama Lembaga Resmi Pengelolaan zakat yang benar bukan soal status “siapa”, tetapi seberapa amanah, sah, dan profesional pengelolanya. Islam tidak pernah membatasi zakat harus dikelola negara saja, selama pihak yang mengelola memiliki izin dan mampu menjaga kepercayaan umat. Di tengah banyaknya lembaga zakat hari ini, Anda sebagai muzakki perlu memilih yang resmi, terpercaya, dan terbukti berdampak. Maka, zakat Anda insya Allah bukan hanya sah secara syariat, tetapi juga menyelamatkan kehidupan banyak orang. Daftar Rujukan: Al-Qur’an Surah At-Taubah: 60 HR. al-Bukhari dan Muslim (Hadis Muadz bin Jabal) Ibnu Hajar al-Asqalani, Talkhis al-Habir, Juz 3, hlm. 1317 Imam Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz 6, hlm. 164 Abu Ubaid, Kitab al-Amwal, Dar al-Fikr Jalaluddin As-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha’ir, hlm. 276 Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Juz 8, hlm. 181 Baca Juga : Hukum Menunda Membayar Zakat Zakat Anda adalah harapan hidup mereka. Salurkan melalui lembaga zakat resmi yang amanah dan terpercaya. Tunaikan zakat Anda sekarang di:https://donasikebaikan.id/zakat/

Ada satu isu yang cukup menarik untuk diulas terkait makin maraknya lembaga pendidikan khususnya berbasis islam yang berkembang di Indonesia, lalu apakah lembaga pendidikan wajib juga membayar zakat, berikut artikel yang admin ambil dari situs Muamalah Daily yang diasuh langsung oleh Dr. Oni Sahroni, M.A Assalamu’alaikum wr. wb. Saat ini banyak lembaga pendidikan yang menerapkan biaya masuk dan biaya bulanan dengan nominal layaknya fee perusahaan jasa pada umumnya. Tetapi ada juga sebagian lembaga pendidikan yang free atau gratis karena di-support oleh dana sosial. Apakah lembaga pendidikan ini wajib zakat? Bagaimana kriterianya menurut syariah? Mohon penjelasan Ustaz. -Hanif, Bekasi Wa’alaikumussalam wr. wb. Agar runut penjelasannya, coba saya jelaskan dalam poin-poin berikut ini. Pertama, gambaran masalah yang ditanyakan. Sebelum memberikan kesimpulan apakah lembaga pendidikan itu wajib zakat atau tidak, maka harus dipahami terlebih dahulu apa itu lembaga pendidikan. Apa jenis-jenisnya sehingga bisa disimpulkan apakah lembaga zakat tersebut lembaga sosial atau lembaga bisnis. Jika mengamati jenis-jenis lembaga pendidikan yang ada saat ini, maka bisa dibedakan menjadi dua. (1) Lembaga pendidikan yang tidak berbayar atau gratis. Di mana para siswa itu mendapatkan layanan pendidikan secara gratis dan cuma-cuma. Karena aktivitas lembaga pendidikan tersebut dibiayai atau ditopang oleh dana sosial seperti wakaf, sedekah, atau hibah. (2) Lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik berikut. (a) Berbayar, di mana besaran nominal SPP dan biaya masuk layaknya fee perusahaan jasa dan pada saat yang sama tidak ada donasi sosial yang menopang. (b) Tata kelola lembaga termasuk pencatatan dan pembukuannya dilakukan layaknya perusahaan komersial. (c) Surplus lembaga yang biasanya digunakan (selain menambah pembangunan sarana pendidikan) juga untuk kesejahteraan pegawai. Walhasil, lembaga pendidikan ini seperti lembaga komersial dan lembaga profit. Jadi misalnya lembaga pendidikan A memberikan layanan atau paket pendidikan, mulai dari pendidikan di kelas, ekstrakurikuler, dan lainnya bernilai Rp 1 miliar, sebagai kompensasinya para orang tua membayar total Rp 1,5 miliar. Jadi ada keuntungan atau surplus Rp 500 juta. Kedua, termasuk kategori zakat apa? Karena aktivitas usaha lembaga pendidikan itu adalah jasa seperti layanan pendidikan, maka masuk dalam kategori perusahaan dengan aktivitas usaha berupa jasa atau yang dikenal dalam fikih “mustaghallat”. Di antara kriteria aset mustaghallat itu asetnya tetap dan tidak diperjualbelikan, tetapi menghasilkan keuntungan karena disewakan. Maksudnya, hasil sewa aset yang menghasilkan manfaat (ta’jir al-ushul ats-tsabitah), seperti hasil sewa hotel dan transportasi. Nishab dan tarif zakat mustaghallat mengikuti zakat emas, tetapi yang dizakati adalah hasilnya saja. Wajib zakat apabila dalam satu tahun, hasil atau keuntungannya mencapai senilai 85 gram emas dan ditunaikan 2,5 persen. Sebagaimana pendapat mayoritas ahli fikih seperti ulama Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, pendapat ulama Syafi’iyyah, dan pendapat yang masyhur ulama Hanabilah.   Baca Juga :Ternyata ini manfaat membayar zakat melalui lembaga zakat   Juga pendapat mayoritas lembaga fikih, seperti Muktamar II Lembaga Riset Islam al-Azhar tahun 1965 M, Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No 121 (3/13) Tahun 2001 M, keputusan Bait al-Zakah Kuwait dan Dar al-Ifta Mesir, serta pendapat para ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut dan Muhammad Abu Zahrah. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (3/57) tentang wajibnya zakat pada harta al-mustaghallat, ومن أجر داره، فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول، وعن أحمد، أنه يزكيه إذا استفاده. “Dan orang yang menyewakan rumahnya lalu memegang (memperoleh bayaran) sewanya, maka tidak wajib zakat sampai mencapai haul. Dan (riwayat) dari Imam Ahmad bahwa zakatnya (dibayar) ketika memperolehnya.” Syekh Nisrin Al-Azazi dalam Zakatul Mustaghallat fis Syariah Al-Islamiyah, Dirasatan Fiqhiyatan Muqaranatan (3500) mengemukakan ‘illat wajibnya zakat al-mustaghallat dan dalil mashlahat yang mendasarinya. أن علة وجوب الزكاة في المال هي النماء …. والنماء متحقق في أموال المستغلات العمارة التي تؤجر وتدر دخلا لأصحابها “Illat wajib zakat pada harta adalah nama’ (berkembang)… dan illat tersebut terdapat pada harta-harta al-mustaghallat (seperti) real estate yang disewakan dan menjadi pemasukan untuk pemiliknya.” أنه لا يعقل أن تكون الزكاة مفروضة على مالك النصاب من الأموال وساقطة عن أصحاب العمارات والمصانع والتي تفوق غلتها أضعاف ذلك النصاب لمجرد أنهما يختلفان في طريقة الحصول على هذه الأموال، ولو قلنا بذلك فإننا نخشى أن يحوّل بعض الناس أموالهم إلى دور سكنى ووسائل نقل تهربا من دفع الزكاة “Bahwa tidak masuk akal itu hanya wajib atas pemilik harta yang mencapai nishab, tapi gugur dari pemilik real estate, tempat-tempat produksi, dan harta lain yang ghullah-nya berkali-lipat dari nishab (harta zakat yang manshush) hanya karena perbedaan cara mendapatkan harta-harta (al-mustaghallat). Andai kita berpendapat demikian, dikhawatirkan sebagian orang akan mengalihkan harta mereka menjadi rumah-rumah tinggal dan kendaraan angkutan demi melarikan diri dari membayar zakat. ” Sebagaimana Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, “Hasil dari al-mustaghallat wajib dizakati, jika (a) telah mencapai batas nishab, yaitu senilai 85 gram emas; (b) genap 1 tahun (hawalan al-hawl) dihitung sejak akad dilakukan, bukan sejak diterimanya hasil keuntungan; dan (c) kadar zakatnya sebesar 2,5 persen (jika menggunakan periode tahun qamariyah) atau 2,57 persen (jika menggunakan periode tahun syamsiyah) dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun qamariyah sebagai tahun buku bisnis (perusahaan). (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI No 05/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Zakat Al-Mustaghallat).   Baca juga : Mengapa kita wajib membayar zakat mal   Ketiga, ketentuan hukum. Jika melihat ragam jenis lembaga pendidikan, maka ketentuan hukum zakatnya bisa dipilah sebagai berikut. (1) Jenis pertama, tidak wajib zakat karena itu adalah lembaga sosial seperti yang dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa lembaga sosial tidak wajib zakat. As-Sarkhasi menjelaskan, وقال السرخسي: فإن الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك؛ ولهذا لا تجب في سوائم الوقف ولا في سوائم المكاتب، ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك،…(المبسوط للسرخي ٥٢/٣). “Sesungguhnya kewajiban zakat merujuk pada kepemilikan (siapa pemiliknya). Oleh karena itu, aset-aset wakaf berbentuk ternak tidak wajib zakat. Begitu pula di antara kriteria wajib zakat adalah ketercukupan dana atau surplus bagi pihak wajib zakat…” (Al-Mabsuth, as-Sarkhasi, 3/52). (2) Sedangkan jenis kedua, wajib zakat karena dikategorikan sebagai lembaga profit. Di mana seluruh karakteristik lembaga atau perusahaan komersial itu terpenuhi di lembaga pendidikan. Sebagaimana penjelasan al-Kasani, (وَمِنْهَا) كَوْنُ الْمَالِ نَامِيًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ وَهُوَ النَّمَاءُ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْمَالِ النَّامِي وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ حَقِيقَةَ النَّمَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ كَوْنَ الْمَالِ مُعَدًّا لِلِاسْتِنْمَاءِ بِالتِّجَارَةِ أَوْ بِالْإِسَامَةِ… “Di antara kriteria wajib zakat adalah harus berupa